Suara.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan kenaikan tarif permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia bukan masalah. Ia menyebut jumlah pengajuan berkisar 300
orang.
Jumlah tersebut, menurut Supratman, hanya sebagian kecil dari total penduduk Indonesia.
Pengenaan tarif juga tidak ditujukan kepada semua rakyat, melainkan kepada WNI yang ingin mengajukan kehilangan kewarganegaraan.
Baca Juga : Ibadah Menjadi WNI: Mengapa Menertawakan Keadaan Jadi Tameng Terakhir Kita?
"Karena seperti permohonan kehilangan kewarganegaraan, dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Itu kira-kira total yang bermohon sekarang di Kementerian Hukum itu hanya kurang lebih ada sekitar 200 atau 300 orang. Jadi itu bukan masalah buat bangsa," kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Supratman, WNI yang mengajukan kehilangan kewarganegaraan adalah mereka yang memiliki kemampuan.
"Dan rata-rata bagi mereka adalah mereka yang punya kemampuan. Tapi bukan soal mampu atau tidak. Sekali lagi, sistem yang kita bangun ini harus dipelihara," kata Supratman.
Baca Juga : Luke Vickery Pasang Target Ambisius Setelah Penuhi Syarat Bela Timnas Indonesia
Selain itu, Surpatman menegaskan kenaikan tarif naturalisasi WNA dari Rp50 juta menjadi Rp75 juga bukan merupakan persoalan.
Ia berdalih penyesuaian tarif tersebut dilakukan lantaran sudsh 10 tahun Peraturan Pemerintah soal Penerimaan Negara Bukan Pajak belum alami perubahan. Terlebih, WNA yang ajukan permohonan adalah mereka yang punya kemampuan finansial.
"Karena rata-rata orang yang berkeinginan menjadi warga negara, terutama warga negara asing yang sudah tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut, itu rata-rata adalah mereka yang punya kemampuan ekonomi yang lebih," kata Supratman.
Baca Juga : Daftar Tim Super League Paling Banyak Rekrut Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia
Selain karena hak tersebut, alasan lain dilakukan penyesuaian tarif adalah untuk menunjang transformasi digital sekaligus pemeliharaan peralatan pendukung.
"Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya, effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi, sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia," kata Supratman.
Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum segera berlaku awal Agustus 2026.
Baca Juga : Eksodus Besar-besaran! Daftar 13 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia 'Turun Kasta' ke Super League
PP yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026, mengatur tentang penyesuaian jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Widodo mengatakan penerbitan PP tersebut merupakan penyesuaian imbas perubahan nomenklatur kementerian. Sebelumnya PP Nomor 45 tahun 2024 berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Yang kedua, memang ada beberapa penyesuaian tarif juga sesuai dengan jenis layanan yang diberikan seiring dengan transformasi digital yang kita lakukan," kata Widodo kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Baca Juga : Luke Vickery Sah Jadi WNI, Tambahan Amunisi Baru Timnas Indonesia
Penyesuaian tarif, misalnya berlaku terhadap permohonan naturalisasi dari status Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Melalui PP 30/2026, pemerintah menetapkan tarif Rp75 juta bagi WNA yang mengajukan menjadi WNI dengan proses pewarganegaraan atau naturalisasi.
Widodo mengonfirmasi penyesuaian tarif tersebut yang mengalami kenaikan 50 persen dari aturan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp50 juta.
Baca Juga : Ibadah Menjadi WNI: Mengapa Menertawakan Keadaan Jadi Tameng Terakhir Kita?
"Jadi naik sekitar 50 berapa persen gitu ke 75 (juta rupiah) itu," kata Widodo.
Ia memastikan penyesuaian tarif adalah hal yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan penyesuaian tarif.
"Ya ada beberapa hal ya terutama kondisi perekonomian juga kan gitu. Yang kedua tentu daya dukung dari pelayanan atas jasa yang diberikan, misalkan teknologinya, segala macam kan itu perlu investasi juga yang cukup besar gitu ya. Terus juga sama apa ya kepastian dalam prosesnya itu supaya lebih cepat dan akuntabel gitu dan transparan sehingga pengguna jasa bisa menikmati layanan-layanan itu," tutur Widodo.
Baca Juga : Luke Vickery Pasang Target Ambisius Setelah Penuhi Syarat Bela Timnas Indonesia
Widodo menegaskan tarif baru tersebut sudah melalui mekanisme panjang sebelum akhirnya disahkan. Sosialisasi juga telah dilakukan, termasuk kepada para WNA.
"Dan Alhamdulillah selama ini sih pengguna jasa tidak ada persoalan katanya sepanjang benar-benar prosesnya itu bisa transparan, akuntabel dan seterusnya gitu," kata Widodo.
Selain permohonan naturalisasi menjadi WNA, penyesuaian tarif juga berlaku untuk permohonan pelepasan status WNI.
Baca Juga : Daftar Tim Super League Paling Banyak Rekrut Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia
Melalui PP terbaru, pemerintah menetapkan tarif Rp5 juta bagi WNI yang ingin mengajukan permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia.
Tarif tersebut mendapat penyesuaian dari PP sebelumnya yang menetapkan tarif Rp 1 juta untuk pernohonan yang sama.
Baca Juga : Eksodus Besar-besaran! Daftar 13 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia 'Turun Kasta' ke Super League
