Suara.com - Memasuki Februari 2026, kabar mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi perhatian besar bagi para pekerja di seluruh Indonesia.
Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi para buruh dan pekerja.
Bagi Anda yang sedang menanti bantuan ini, penting untuk memahami bahwa meskipun pemerintah belum mengetuk palu terkait jadwal pasti pencairannya, kriteria dan mekanisme penyalurannya secara umum masih mengacu pada ketentuan yang berlaku guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga : Purbaya Sentil Dirut BPJS Kesehatan Imbas Gaduh PBI JKN: Image Jelek, Pemerintah Rugi
Mengenal Besaran Bantuan BSU
Bantuan ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi pekerja dengan nilai total sebesar Rp600.000.
Biasanya, dana ini disalurkan dalam satu tahap atau dibagi menjadi dua bulan masing-masing Rp300.000, langsung ke rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau BSI bagi penerima di wilayah Aceh.
Baca Juga : Status BPJS Kesehatan 11 Juta Warga Diklaim Aktif Otomatis Pekan Depan
Syarat Utama Penerima BSU 2026
Agar Anda terverifikasi sebagai penerima, ada beberapa kriteria mutlak yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi terbaru:
- WNI: Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NIK yang valid.
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar sebagai peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Batasan Gaji: Memiliki upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan.
- Bukan Penerima Bansos Lain: Tidak sedang menerima bantuan seperti PKH atau Kartu Prakerja.
- Bukan Aparat Negara: Program ini tidak berlaku bagi ASN, anggota TNI, maupun Polri.
Mekanisme Pendaftaran: Peran Perusahaan
Baca Juga : Purbaya Ungkap Biang Kerok Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang Diprotes Warga
Satu hal yang sering disalahpahami adalah cara pendaftarannya. Pekerja tidak mendaftar secara mandiri ke kantor pemerintah. Sebaliknya, proses ini dilakukan secara kolektif:
- Pihak perusahaan atau pemberi kerja wajib melaporkan data diri dan nomor rekening aktif karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Perusahaan memastikan data gaji yang dilaporkan sesuai dengan kondisi asli di lapangan.
- BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi data sebelum menyerahkannya kepada Kemnaker untuk proses verifikasi akhir.
Cara Praktis Cek Status BSU secara Mandiri
Untuk mengetahui apakah nama Anda masuk dalam daftar calon penerima, Anda dapat menggunakan beberapa cara mudah berikut:
Baca Juga : Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
1. Melalui Website Resmi Kemnaker
Anda cukup mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id. Setelah masuk, masukkan 16 digit NIK Anda sesuai KTP dan isi kode captcha yang muncul. Klik "Cek Status" untuk melihat hasilnya.
2. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan
Baca Juga : Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
Akses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Isi data pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan nama ibu kandung untuk proses verifikasi identitas di sistem.
3. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
Bagi pengguna smartphone, aplikasi JMO adalah cara tercepat. Login menggunakan akun Anda, lalu cari menu "Cek Status BSU". Di sana akan terlihat apakah kartu digital Anda berstatus aktif dan memenuhi syarat.
Baca Juga : Cara Mengecek Apakah BPJS PBI Masih Aktif atau Tidak Agar Tetap Bisa Berobat
4. Melalui Aplikasi Pospay dan Kantor Pos
Jika Anda tidak memiliki rekening Bank Himbara, penyaluran biasanya dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Unduh aplikasi Pospay, pilih menu "BSU", dan unggah foto KTP untuk mendapatkan QR Code. QR Code ini nantinya dibawa ke Kantor Pos terdekat untuk pencairan tunai.
Selalu pastikan Anda memantau informasi hanya dari kanal komunikasi resmi pemerintah untuk menghindari hoaks atau penipuan.