Suara.com - Jepang kini berada di persimpangan jalan sejarah yang krusial terkait masa depan monarki tertua di dunia. Pemerintah setempat justru mempersempit peluang perempuan untuk memimpin kekaisaran
demi mempertahankan tradisi patriarki.
Langkah politik ini diambil di tengah ancaman kepunahan garis keturunan Kekaisaran Jepang. Saat ini, takhta hanya bergantung pada 3 orang ahli waris yang sah.
Dua dari 3 penerus tersebut bahkan telah berusia 60 tahun ke atas. Aturan suksesi yang diskriminatif terhadap perempuan dinilai menjadi pemicu utama krisis yang kian meruncing ini.
Baca Juga : Review The Shrine: Teror Okultisme Jepang dan Korea yang Bikin Merinding!
Demi mengatasi kelangkaan penerus, jajaran menteri mengusulkan pemulihan status cabang keluarga kerajaan yang lama. Rencana penambahan kandidat pria ini sedang menunggu persetujuan parlemen.
Kebijakan tersebut langsung memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, politisi oposisi, dan masyarakat luas. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap menutup pintu bagi perempuan untuk bertakhta.
Profesor Makoto Okawa, pakar garis keturunan kekaisaran dari Universitas Chuo di Tokyo, memberikan kritik tajam terkait situasi ini.
Baca Juga : Piala Dunia 2026: Hadapi Inggris, Norwegia Diliputi Pola Bertuah Tim Samurai Biru
"Sulit untuk menemukan dasar rasional apa pun menolak mengizinkan seorang wanita menjadi kaisar," kata Profesor Makoto Okawa, dikutip dari CNN Internasional, Selasa (14/7/2026).
Menurut Okawa, konstitusi Jepang sama sekali tidak melarang perempuan untuk memimpin takhta. Baginya, penolakan ini bukan cerminan tradisi, melainkan sebuah bentuk diskriminasi gender.
"Ide untuk mengecualikan perempuan terlebih dahulu sebagai orang yang tidak mampu menjadi kaisar harus dipahami secara jelas sebagai misogini," kata Okawa.
Baca Juga : The Cat Who Saved Books: Sindiran Menohok untuk Tren Literasi Masa Kini
Sejarah mencatat Jepang pernah dipimpin oleh 8 maharani sebelum hukum Meiji tahun 1889 resmi melarangnya. Kini, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat sangat terbuka terhadap kehadiran kaisar perempuan.
Kendati demikian, gerakan suksesi perempuan terbentur tembok kokoh di tingkat pemerintahan. Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama Partai Demokrat Liberal menjadi pihak yang paling keras menentang perubahan tersebut.
Dalam debat parlemen terbaru, Takaichi menegaskan posisi politiknya untuk tetap mempertahankan garis keturunan pria. Rencana undang-undang baru pun sama sekali tidak memberi ruang bagi para putri.
"Sesuai untuk membatasi kelayakan hanya pada keturunan laki-laki dari garis keturunan kekaisaran," kata PM Sanae Takaichi.
Di sisi lain, kelompok konservatif menilai perubahan aturan suksesi justru membawa risiko besar bagi stabilitas negara. Mereka berargumen bahwa tradisi patrilineal adalah fondasi utama monarki.
Tsuneyasu Takeda, seorang keturunan dari bekas cabang kekaisaran, menyuarakan kekhawatiran kelompoknya. Ia menilai keputusan ini tidak boleh diambil berdasarkan tren semata.
"Orang-orang yang mendukung hasil tersebut mungkin tidak melihatnya sebagai masalah, tetapi bagi seseorang seperti saya yang percaya kita harus mempertahankan garis patrilineal tradisional, ini dilihat sebagai risiko yang nyata," kata Tsuneyasu Takeda.
Takeda menambahkan bahwa legitimasi kaisar bisa goyah jika tradisi ini dilanggar. Penolakan dari sebagian masyarakat dinilai mampu merusak wibawa monarki.
"Bahkan jika keputusan dicapai dengan mayoritas tipis dalam pemungutan suara demokratis, jika sebagian penduduk menolak untuk mengakui kaisar, monarki tidak akan dihormati," kata Takeda.
Baca Juga : Review The Shrine: Teror Okultisme Jepang dan Korea yang Bikin Merinding!
"Ini secara mendasar akan mengguncang fondasi Jepang."
Penyusutan anggota keluarga kekaisaran berakar dari amendemen Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran pada tahun 1947. Kebijakan pascaperang tersebut memangkas 11 cabang keluarga demi menghemat anggaran negara.
Aturan yang mewajibkan putri kekaisaran keluar dari kerajaan setelah menikahi rakyat biasa memperparah situasi ini. Akibatnya, jumlah anggota keluarga menyusut drastis dari 67 orang menjadi hanya 16 orang saja.
Baca Juga : Piala Dunia 2026: Hadapi Inggris, Norwegia Diliputi Pola Bertuah Tim Samurai Biru
Saat ini, Kaisar Naruhito memiliki seorang putri populer bernama Putri Aiko yang terganjal gender untuk memimpin. Tiga ahli waris yang tersisa kini hanyalah paman kaisar yang berusia 90 tahun, adik kaisar yang berusia 60 tahun, dan keponakan kaisar yang baru berusia 19 tahun.
