Suara.com - Eskalasi penolakan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 terus meningkat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan pihaknya telah menyiapkan
dua langkah besar untuk melawan kebijakan upah tersebut, yakni jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan aksi massa besar-besaran di pusat ibu kota.
Langkah ini diambil menyusul penetapan UMP di sejumlah daerah, terutama DKI Jakarta, yang dinilai jauh dari ekspektasi buruh.
Said menyampaikan, bahwa KSPI secara resmi akan melayangkan gugatan ke PTUN terhadap Keputusan Gubernur mengenai UMP DKI Jakarta 2026.
Baca Juga : Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang
Tidak hanya Jakarta, gugatan serupa juga akan diajukan untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat serta beberapa provinsi lainnya.
"UMP DKI 2026 akan digugat ke PTUN, UMSK Gubernur Jawa Barat akan digugat, dan beberapa UMK serta UMP provinsi lainnya. Kami juga sedang mempelajari untuk menggugat UMP Sumatera Utara yang lebih parah karena hanya menggunakan indeks 0,5 padahal inflasinya tinggi," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/12/2025).
Selain jalur hukum, buruh juga akan turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran yang dipusatkan di Istana Negara dan DPR RI pada akhir tahun ini.
Baca Juga : Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
Aksi dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni pada Senin, 29 Desember dan Selasa, 30 Desember 2025.
Senin, 29 Desember 2025: Aksi awalan akan diikuti oleh sekitar 1.000 buruh yang terkonsentrasi di titik kumpul Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.
Said Iqbal mengakui jumlah massa di hari pertama terbatas karena faktor libur akhir tahun dan waktu konsolidasi yang mepet.
Baca Juga : UMP 2026 Dinilai Tak Layak, Pemprov DKI Susun Strategi Redam Gejolak Buruh
Selasa, 30 Desember 2025: Ini akan menjadi puncak aksi dengan target massa minimal 10.000 buruh. Titik kumpul tetap di Patung Kuda pada pukul 10.00 WIB sebelum bergerak menuju Istana Negara.
Satu hal yang menjadi sorotan adalah rencana konvoi sepeda motor dalam jumlah masif dari berbagai wilayah penyangga menuju Jakarta.
Berdasarkan informasi dari basis buruh di Jawa Barat, diperkirakan akan ada 10.000 hingga 20.000 sepeda motor yang masuk ke ibu kota.
Baca Juga : Diprotes Buruh, Pemprov DKI Pertahankan UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta
"Buruh-buruh dari Jawa Barat akan melakukan konvoi 10 ribu sampai 20 ribu motor. Dari daerah Pantura seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, Purwakarta, dan Subang akan mulai bergerak malam hari memasuki Jakarta," jelas Said.
Selain jalur Pantura, massa buruh dari wilayah Bandung Raya, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor juga akan bergerak serentak pada malam hari melalui jalur Puncak.
"Massa dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta akan bersatu. Ini adalah aksi penolakan tegas kami terhadap kebijakan upah yang tidak berpihak pada buruh," pungkasnya.
Baca Juga : Nominal UMP Jakarta 2026 Bikin Buruh Kecewa, Anggota DPRD DKI Bilang Begini